KBAI Kantor Berita Anak Indonesia
Related Articles
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengatur banyak hal. Tak cuma mengatur tentang penanganan hukum acara, atau sanksi pidana, RUU PKS lebih banyak memberikan manfaat bagi korban kekerasan seksual. Dalam RUU PKS, korban harus jadi subjek hukum. Korban harus dapat manfaat dari apa yang dia laporkan. RUU PKS mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.
Semangat RUU PKS adalah memanusiakan manusia yang menjadi inti dari nilai-nilai agama dan kepercayaan di Indonesia, dan tidak ada agama serta kepercayaan yang membenarkan terjadinya kekerasan terhadap siapapun.
Berikut ini adalah catatan penting dalam pembahasan RUU PKS:
1. RUU PKS tidak membahas pelegalan zina. Ini tidak berarti RUU PKS mendukung zina. Tentang ZINA telah diatur dalam KUHP pasal 284 yang dirumuskan sebagai kejahatan dalam perkawinan dan merupakan delik aduan bila terjadi selingkuh setelah menikah.
2. RUU PKS tidak membahas tentang LGBT, tetapi focus pada kekerasan seksual. Selama ada korban kekerasan dalam hubungan apapun, baik itu sesama jenis, maka akan dilindungi dengan payung hukum tersebut.
3. RUU PKS tidak menyatakan pelegalan prostitusi. Tetapi RUU PKS memberi perlindungan kepada seseorang yang dipaksa masuk ke dunia prostitusi dan ia bisa menjerat orang yang mengeksploitasinya dengan UU PKS.
4. RUU PKS melindungi keputusan calon ibu untuk melanjutkan kehamilannya dan yang memaksa aborsi dapat dijerat dengan UU PKS. Tentang Aborsi telah diatur dalam Pasal 75 UU no 36 tahun 2009 dan PP no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dengan ketentuan yang ketat.
RUU PKS termasuk dalam undang-undang khusus atau lex specialis. Sebagai contoh, sistem peradilannya akan dibuat seperti peradilan anak. Dalam sidang yang tertutup, korban boleh memilih untuk bertemu atau tidak ingin bertemu dengan pelaku.
Selain itu, ada ruangan khusus bagi korban selama persidangan. Para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual sejak penyidikan hingga penuntutan juga diatur hanya orang-orang yang terlatih menghadapi korban kekerasan seksual.
RUU PKS juga mengatur tentang peran serta masyarakat. Misalnya, terkait pengaduan dan layanan terpadu oleh masyarakat atau komunitas setempat. RT atau RW misal mau berbuat apa saat mendapat laporan. Misalnya mengamankan dulu korban. Jadi RUU mendorong komunitas ikut bergerak.
Tak hanya itu, RUU PKS juga mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Sebagai contoh, pelaku dibebankan untuk membayar restitusi bagi korban. Restitusi yang dimaksud bukan sebagai pembayaran ganti rugi atas apa yang telah dialami korban. Restitusi yang diatur dalam RUU PKS memaksudkan tanggung jawab pelaku untuk menanggung biaya pemulihan korban.
RUU PKS mengarah pada hukum restoratif. Korban punya hak dalam proses hukum yang dia lakukan. Pemulihan termasuk pelayanan untuk korban.
Aksi ini didukung oleh: Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak DIY, Aliansi Jogja Sehati, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” DIY, Tesaga, Rumah Solidaritas, Jaringan Perempuan Yogya, Srikandi Jogja, Perempuan Adiluhung (PADI), IKKJ, Noken Solution, Wonder Indonesia, Rifka Annisa, DP3AKB Raja Ampat, dll.
Secara paralel aksi dukung pengesahan RUU PKS juga dilaksanakan di DPR RI.
