Home / KBAI Reportase / FGD Akta Kelahiran Lintas Institusi

FGD Akta Kelahiran Lintas Institusi

Rilis Media

Terkait Pemenuhan Akta Lahir Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengadakan Fokus Group Discusion (FGD) dengan Tema: Pemenuhan Hak Sipil Anak dan Strategi Pemerintah Terhadap Pencapaian Akta Kelahiran (16/11/2017) di Kantor KPAI.Nara sumber dalam FGD tersebut dari Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sakaria, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak UI (Puskapa UI) Muhammad Jaedi dan Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra yang dihadiri dari K/L, NGO Internasional dan Nasional serta Forum Anak Nasional.

Dalam pembukaan dan sambutan Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menyampaikan bahwa KPAI ikut mendorong percepatan akta lahir, disamping tentu menyelesaikan pengaduan yang masuk ke KPAI tentang pemalsuan akta dan akses memperoleh akta.Bahkan KPAI juga pernah melakukan Judisial Riview (JR) UU adminduk ke MK terkait rt.00 dan rw 00 di Jakarta.

Berdasarkan Data Kependudukan semester I tahuJ2017 jumlah anak Indonesia usia 0-18 tahun sebanyak 80,20 juta dengan cakupan akta kelahiran sebanyak 81,16% dari 85% target RPJMN 2019 terkait anak memiliki akta lahir.Mentri dalam negri dalam arahan rakornas dukcapil se Indonesia di Gorontalo pada bulan Maret 2017 capaian tersebut akan ditarik tahun 2017.

Problem yang dihadapi oleh Kemdagri antara lain, pertama, belum semua dinas kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan data SIAK dalam pencatatan kelahiran seperti pencatatan manual, integrasi data dukcapil daerah dengan SIAK.Kedua, data hasil pencatatan kelahiran di seluruh indonesia, sebelum diberlakukanya UU 23 tahun 2006.Ketiga, masyarakat pada umumnya belum menganggap penting untuk memiliki akta lahir, terutama daerah Terpencil, Terluar dan Tertinggal (3T).Ketiga, masih terdapat regulasi yang sulit untuk dilaksanakan dalam melakukan pencatatan kelahiran seperti saksi peristiwa, buku nikah dan lain-lain.

Puskapa UI dalam studi yang dilakukan menemukan, pertama, dalam data sensus penduduk 2010 menyebutkan 81.3 juta anak Indonesia ada sekitar 27,642.000 anak yang tidak memiliki akta lahir atau 34%.Kedua, ketiadaan akta lahir timpang ini dialami oleh penduduk miskin dan perdesaan.Ketiga, 4,5 juta bayi lahir setiap tahun dan 45% anak dibawah 5 tahun di rumah tangga miskin belum punya akta lahir, angka kepemilikan akta kelahiran baru meningkat pada kelompok usia sekolah, menyebabkan kesenjangan pada data selama 6-7 tahun.Kemudian bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan terpinggirkan 5 x lebih kecil kemungkinan punya akta lahir dibandingkan anak dari orang tua tanpa disabilitas.

Terkait problem di atas maka dampaknya terhadap anak, pertama, berpengaruh terhadap pelayanan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial untuk anak miskin dan pelayanan publik lainya.Dampak lain dalam riset Pusaka UI menyebutkan 25% anak perempuan di keluarga miskin dikawinkan sebelum berusia 18 tahun.Temuan riset hambatan struktural lebih dominan dibandingkan ketiadaan kesadaran.Alasan masyarakat tidak mau mengurus akta juga menyampaikan 34% berpendapat soal mahalnya biaya dalam mengurus akta lahir, 20% soal akta belum terbit dan hanya 8% yang menyatakan tidak tahu cara mengurus atau tempat terlalu jauh.

Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi layanan dan komitmen pemerintah pusat sampai daerah untuk pemenuhan akta lahir dan capaian RPJM 2019 pada angka 85% capaian nasional.Maka inovasi ini tentu dibutuhkan keterlibatan semua pihak K/L termasuk bagaimana anggaran desa yang cukup banyak bisa menjangkau atau layanan terpadu dalam pemenuhan dan perlindungan hak sipil anak terkait akte lahir.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPAI termasuk laporan pengaduan ditemukan data NIK ganda, perda yang masih belum responsif terhadap pemenuhan akta lahir.Masih ditemukan retribusi pelayanan capil di daerah terkait akta.Padahal kalau dibaca UU 35 tahun 2014 pasal 28 menyebutkan bahwa pencatatan akta lahir wajib dilakukan setelah anak lahir dan serendah-rendahnya pencatatan tersebut harus didilakukan ditingkat desa/kelurahan/nagari serta gratis.Konsekuensi pelayanan akta dipusatkan di kabupaten maka perlu dipikirkan ruang bermain untuk anak.Karena ditemukan pelayanan satap capil di daerah padat dan butuh antri yg panjang maka tidak bisa dihindari juga orang tua yang membawa anak dalam antrian tersebut.

Kemudian KPAI akan menyampaikan beberapa rekomendasi dan masukan FGD tersebut, termasuk mendorong regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi urusan pelayanan dasar bagi daerah.Sehingga komitmen kuat daerah bisa terlihat disamping mendorong peningkatan anggaran pemenuhan akta lahir anak yang masih dikeluhkan dibeberapa daerah terpencil, tertinggal dan terluar.

Jasra Putra

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak

Hp.082112193515

FGD Akta Kelahiran bersama KPAI, Kemendagri dan Puskapa UI

About Admin

Check Also

KPAI Apresiasi Kementerian, BUMN, Polri, Swasta Bantu Wujudkan Mudik Ramah Anak dan Disabilitas.

Lovita 15 tahun dan Luna 11 tahun, anak anak Tuna Netra yang mengikuti program Mudik …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *