KBAI Kantor Berita Anak Indonesia
Related Articles
Bapak Presiden Jokowi mengundang beberapa tokoh bangsa untuk meminta sumbangsih pemikiran mereka atas situasi terkini. Salah satunya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam dialog khusus tersebut disampaikan situasi pengungsi petani yang telah 1 bulan mengungsi di Muhammadiyah. Sejak 16 Maret sejumlah 63 anak anak tidur di dalam Masjid At Taqwa yang berlokasi di kantor Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama ratusan petani.
Presiden Jokowi berpesan khusus kepada para pendampingnya yang ikut hadir pada pertemuan tersebut. Beliau menyatakan keprihatinan dan berjanji dalam waktu dekat segera mengirimkan utusannya ke Desa Kiara Hayam Teluk Jambe Karawang, terang Bapak Dahnil.
Dalam pertemuan tersebut Presiden juga menegaskan pentingnya mengatasi ketimpangan dengan melakukan redistribusi lahan. Ini menegaskan Presiden sangat berpihak ke Petani, yang seharusnya diikuti oleh seluruh perangkatnya. Namun yang terjadi di Karawang justru sebaliknya. Sudah seharusnya instruksi Presiden diindahkan semua pihak yang sudah mencabut kehidupan para Petani.
Diketahui sejak berada di Muhammadiyah, Penasehat KPK Bapak Busyro Muqoddas langsung memimpin pendampingan hukum 217 lebih kepala keluarga yang terkena dampak pengusiran PT. Pertiwi Lestari. Berbagai lembaga hukum ikut mengawal, seperti LBH Jakarta, Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah, LBH Dompet Dhuafa, Bidang Hukum Caritas KWI, Bidang Hukum PGI dan Paralegal dari beberapa organisasi.
Direktur Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah Bapak Gufroni, SH, MH menyampaikan dalam seminggu ini bersama teman teman yang fokus pendampingan hukum melakukan serangkaian pertemuan, mulai bertemu Komisi II DPR RI, Komisi I DPD RI hingga kunjungan ke lokasi di Karawang. Agenda akan dilanjutkan DPR dan DPD memanggil beberapa Kementerian terkait yang akan mempertanyakan kasus ini, yang larut hampir setahun. Dan menyebabkan 217 Keluarga hidup terancam.
Bapak Dadang S Muchtar yang hari ini memimpin kunjungan ke tempat lahan petani karawang dari Komisi II DPR RI menyampaikan dugaan pelanggaran terbitnya sertifikat tanah dan meminta PT. Pertiwi Lestari mencabut batas patok tanah dengan segera. Pertemuan tersebut dihadiri Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah, Wakil Bupati Karawang , BPN RI, Dirjen Kementerian Agraria, Dirjen Kementerian Kehutanan, PT. Pertiwi Lestari, dan Serikat Tani Teluk Jambe.
