KBAI Kantor Berita Anak Indonesia
Related Articles
Safe House RPSA milik Negara di Mataram lebih istimewa hari ini dengan kedatangan Bapak Idrus Marham Menteri Sosial RI. Baginya ini adalah Rumah Ikhtiar bersama dan Sakti Peksos sebagai pejuang kemanusiaan khususnya.
Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Nahar menyampaikan data Safe House di Indonesia saat ini melayani 1.018 klien. Dengan persebaran di bawah Kemensos ada 7 unit, dari masyarakat yang bermitra dengan Kemensos ada 8 unit dan terakhir yang mendapat support dari APBN melalui Dana Dekon ada 28 Unit. Jadi total ada 43 unit Safe House.
Arief Budi Saputera Supervisor Sakti Peksos NTB yang ikut mendampingi menyampaikan, saat ini terdapat 19 klien di Safe House RPSA Mataram. Kejadian kejadian luar biasa yang mereka hadapi menbutuhkan perhatian khusus.
Untuk itu Safe House secara intensif melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan. Karena apa yang dialami klien sering mengancam diri klien sendiri dan kehidupannya.
Begitupun kepada setiap yang datang, kita mempersiapkan dan mensosialisasikan SOP sebelum kunjungan. Seperti menempatkan di jam jam kegiatan anak anak. Dan memastikan kunjungan tersebut aman untuk anak anak. Juga memperhatikan kondisi anak anak dalam setiap kunjungan.
Kita bersyukur, anak anak menikmati kunjungan kali ini, apalagi Bapak Mensos juga aktif dan berusaha dekat dengan anak anak. Bapak Mensos juga memberi perhatian khusus pada seorang anak perempuan.
Safe House RPSA berdiri sejak tahun 2016 dan kehadirannya sangat dinanti di Mataram, karena memberi pemulihan khusus kepada korban korban kekerasan seksual yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat bahkan nasional.
Memang para korban sangat butuh perhatian di tempat khusus. Serta klien seringkali membutuhkan pemulihan yang panjang, jelas Arief.
Dalam kunjungan ke Safe House Rumah Perlindungan Sosial Anak di dalam komplek PSMP Paramita Mataram, Mensos RI didampingi oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dan Kepala Sub Unit Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Sosial.
